JAKARTA, 29 Maret 2026 – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara resmi menjatuhkan sanksi denda administratif kepada 97 perusahaan penyelenggara layanan fintech P2P lending atau pinjaman online (pinjol). Para pelaku usaha tersebut dinyatakan terbukti secara sah melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat melalui perjanjian penetapan suku bunga.

Pelanggaran Terbesar dalam Sejarah KPPU

Total denda yang harus dibayarkan oleh para terlapor mencapai angka fantastis, yakni Rp 755 miliar. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur, mengungkapkan bahwa putusan ini merupakan salah satu perkara terbesar yang pernah ditangani komisi tersebut, mengingat jumlah terlapor yang sangat banyak dan dampaknya yang luas bagi masyarakat.

Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi menyimpulkan adanya kesepakatan terselubung dalam penetapan batas atas suku bunga yang berada jauh di atas tingkat keseimbangan pasar. Kebijakan penetapan bunga yang seragam ini dinilai tidak efektif dalam melindungi konsumen, melainkan justru menjadi mekanisme koordinasi harga di antara para pelaku usaha.

Dampak Kartel Bunga bagi Konsumen

KPPU menyoroti bahwa keberadaan batas atas suku bunga yang disepakati bersama telah mengarahkan ekspektasi strategi harga para pelaku usaha. Hal ini menyebabkan terjadinya keselarasan perilaku yang menghambat dinamika kompetisi sehat di pasar pinjaman daring. Akibatnya, intensitas persaingan harga menurun dan konsumen tidak mendapatkan pilihan suku bunga yang lebih kompetitif.

Untuk memastikan transparansi, KPPU juga merilis daftar 97 perusahaan yang terkena sanksi, di antaranya mencakup nama-nama besar di industri fintech seperti PT Astra Welab Digital Arta, PT Kredit Pintar Indonesia, PT Julo Teknologi Finansial, hingga PT Amartha Mikro Fintek. Sanksi denda yang dijatuhkan beragam bagi masing-masing perusahaan sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Pengawasan Pasca-Putusan

Putusan ini diharapkan menjadi momentum bagi industri keuangan digital untuk melakukan koreksi besar-besaran dalam penetapan manfaat ekonomi bagi nasabah. KPPU menegaskan akan terus memantau kepatuhan para pelaku usaha dalam membayar denda tersebut serta memastikan tidak ada lagi praktik koordinasi harga yang merugikan masyarakat luas.

Sumber: https://www.tempo.co/