JAKARTA – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengkaji pemotongan gaji menteri dan pejabat negara di tengah ketidakpastian ekonomi global terus menuai dukungan dari parlemen. Langkah ini dinilai bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan pesan kepemimpinan yang kuat untuk membangkitkan sense of crisis nasional.

BACA JUGA:

Dukungan tersebut datang dari pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI yang memandang efisiensi anggaran sebagai langkah krusial dalam menghadapi dampak konflik geopolitik di Timur Tengah.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Ali Ahmad, menyatakan bahwa wacana ini merupakan sinyal moral yang menunjukkan bahwa pemimpin harus berada di garis depan dalam menunjukkan empati kepada rakyat.

"Ketika rakyat diminta bersiap menghadapi dampak ekonomi, para pejabat juga perlu menunjukkan kesiapan berkorban," ujar Ali Ahmad dalam keterangan tertulisnya (17/3/2026).

Meski mengakui kontribusi fiskal dari pemotongan gaji ini relatif kecil dibanding total anggaran negara, Ali menekankan nilai simbolisnya. Menurutnya, kebijakan ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir dan merasakan kesulitan yang dialami masyarakat akibat gejolak harga energi dan gangguan rantai pasok global.

Halaman:12Selanjutnya →