JAKARTA – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengkaji pemotongan gaji menteri dan pejabat negara di tengah ketidakpastian ekonomi global terus menuai dukungan dari parlemen. Langkah ini dinilai bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan pesan kepemimpinan yang kuat untuk membangkitkan sense of crisis nasional.

Dukungan tersebut datang dari pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI yang memandang efisiensi anggaran sebagai langkah krusial dalam menghadapi dampak konflik geopolitik di Timur Tengah.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Ali Ahmad, menyatakan bahwa wacana ini merupakan sinyal moral yang menunjukkan bahwa pemimpin harus berada di garis depan dalam menunjukkan empati kepada rakyat.

"Ketika rakyat diminta bersiap menghadapi dampak ekonomi, para pejabat juga perlu menunjukkan kesiapan berkorban," ujar Ali Ahmad dalam keterangan tertulisnya (17/3/2026).

Meski mengakui kontribusi fiskal dari pemotongan gaji ini relatif kecil dibanding total anggaran negara, Ali menekankan nilai simbolisnya. Menurutnya, kebijakan ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir dan merasakan kesulitan yang dialami masyarakat akibat gejolak harga energi dan gangguan rantai pasok global.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menilai langkah Presiden Prabowo sebagai upaya untuk membangun kepekaan terhadap potensi krisis. Pejabat yang masuk dalam radar pemotongan ini mencakup anggota DPR, Menteri, hingga Wakil Menteri.

"Wacana itu merupakan sinyal bagi seluruh pihak untuk menghadapi potensi krisis akibat dinamika global. Efisiensi menjadi kebutuhan kita semua," tegas Rifqinizamy pada Rabu (25/3/2026).

Lebih lanjut, DPR mendorong agar kebijakan penghematan ini tidak berhenti pada gaji pejabat saja, tetapi diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional. Beberapa poin penting yang disoroti antara lain:

  • Efisiensi Belanja: Pengetatan anggaran operasional di setiap kementerian dan lembaga.

  • Penguatan Prioritas: Memastikan anggaran difokuskan pada program yang berdampak langsung pada rakyat.

  • Perlindungan Sektor Rentan: Menjaga daya beli masyarakat, UMKM, dan sektor produktif dari fluktuasi ekonomi global.

  • Transparansi Komunikasi: Pentingnya keterbukaan pemerintah dalam mengomunikasikan langkah-langkah penghematan ini kepada publik.

Langkah efisiensi ini diharapkan menjadi momentum reformasi birokrasi agar setiap rupiah dalam APBN memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional di tengah situasi dunia yang tidak menentu