JAKARTA – Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Senin, 13 April 2026. Laporan yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) bersama aliansi lintas agama lainnya ini menjadi puncak dari polemik yang bermula dari sebuah kegiatan diskusi di Yogyakarta.

Rangkaian peristiwa ini bermula pada awal Maret 2026, saat Jusuf Kalla hadir sebagai pembicara dalam acara diskusi di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM). Dalam ceramah yang membahas mengenai resolusi konflik dan perdamaian di Indonesia, JK menceritakan pengalamannya saat menangani konflik Poso dan Ambon. Namun, potongan video dari ceramah tersebut kemudian menjadi viral di media sosial karena mengandung pernyataan sensitif mengenai konsep doktrin agama dalam situasi konflik.

Dalam video yang beredar, JK menyebutkan bahwa alasan konflik agama sulit diredam adalah karena adanya keyakinan di kedua belah pihak bahwa membunuh atau terbunuh dalam konflik tersebut merupakan jalan menuju syahid. Pernyataan yang menyamakan doktrin "syahid" dalam Islam dengan keyakinan dalam ajaran Kristen inilah yang memicu reaksi keras. Pihak pelapor menilai bahwa dalam ajaran Kristen tidak dikenal konsep mendapatkan jaminan surga dengan cara membunuh orang lain, sehingga pernyataan JK dianggap sebagai disinformasi yang meresahkan dan melukai perasaan umat beragama.

📰 Artikel Terkait
Baca Juga
Kontroversi Draf Izin Terbang Pesawat Militer AS: Antara Kedaulatan Nasional dan Urgensi Kerja Sama Pertahanan
›
Baca Juga
Putusan Bersejarah MK 2026: Penghapusan Pensiun Seumur Hidup DPR demi Keadilan APBN
›

Menanggapi gelombang protes tersebut, pihak Jusuf Kalla melalui juru bicaranya sempat memberikan klarifikasi sebelum laporan polisi dibuat. Pihak JK menegaskan bahwa konteks pernyataan tersebut adalah menceritakan realitas sosiologis dan pola pikir masyarakat yang bertikai pada masa itu, bukan sedang menafsirkan ajaran agama tertentu. Penjelasan tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan betapa sulitnya proses perdamaian ketika agama dijadikan alat pembenaran kekerasan oleh oknum yang berkonflik.

Namun, klarifikasi tersebut dianggap tidak cukup oleh DPP GAMKI. Pada 13 April 2026, mereka mendatangi Mapolda Metro Jaya dengan membawa bukti rekaman video dan tangkapan layar pemberitaan. Mereka melaporkan JK atas dugaan pelanggaran Pasal 156a KUHP tentang penistaan agama serta beberapa pasal dalam UU ITE terkait penyebaran informasi yang memicu permusuhan antar-golongan. Saat ini, pihak kepolisian sedang mempelajari laporan tersebut untuk menentukan apakah terdapat unsur pidana yang cukup untuk menaikkan status perkara ke tahap penyidikan.