MetroNews - Pernahkah Anda melewati jalan yang mulus namun tiba-tiba berubah menjadi rusak parah saat memasuki wilayah tertentu? Perbedaan kualitas jalan tersebut sering kali disebabkan oleh perbedaan kewenangan dan sumber anggaran. Di Indonesia, jalan dibagi menjadi beberapa tingkatan otoritas untuk memastikan distribusi pembangunan yang merata.

1. Jalan Nasional

Jalan Nasional adalah urat nadi transportasi antarprovinsi dan penghubung antar-ibu kota provinsi. Ciri khas jalan ini adalah adanya marka jalan berwarna kuning di bagian tengah.

• Kewenangan: Berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

  📰 Artikel Terkait

  

  Baca Juga

  Lonceng Kematian Segara Anakan: Ketika Lumpur Menghapus Jarak Antara Jawa dan Nusakambangan

  ›

  

  Baca Juga

  Mbah Brojoseti Singo Barong: Sang Penjaga Spiritual dan Jejak Peradaban di Pesisir Dukuhseti

  ›

• Anggaran: Bersumber sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

• Fungsi: Termasuk dalam jalan arteri dan kolektor primer yang menghubungkan simpul-simpul transportasi strategis seperti pelabuhan dan bandara.

2. Jalan Provinsi

Jalan ini menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota, atau menghubungkan antar-ibu kota kabupaten/kota dalam satu provinsi.

• Kewenangan: Berada di bawah Pemerintah Provinsi (Gubernur).

• Anggaran: Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.

• Fungsi: Mendukung mobilitas ekonomi lintas kabupaten agar distribusi logistik di tingkat provinsi tetap terjaga.

3. Jalan Kabupaten/Kota

Ini adalah jalan yang paling sering dilalui masyarakat dalam aktivitas sehari-hari, menghubungkan ibu kota kabupaten dengan pusat-pusat kecamatan atau antar-pusat permukiman di dalam kota.

• Kewenangan: Berada di bawah Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/Wali Kota).

• Anggaran: Bersumber dari APBD Kabupaten/Kota. Seringkali, daerah juga mendapatkan bantuan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari pusat untuk perbaikan jalan ini.

4. Jalan Desa

Jalan desa merupakan tingkat jalan terkecil namun paling krusial bagi ekonomi kerakyatan. Jalan ini mencakup jalan di dalam lingkungan permukiman desa dan jalan akses menuju lahan pertanian atau perkebunan.

• Kewenangan: Berada di bawah Pemerintah Desa.

• Anggaran: Bersumber dari Dana Desa (bagian dari APBN yang ditransfer ke desa) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD kabupaten.

• Nilai Lebih: Pembangunan jalan desa sering kali dilakukan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat setempat (Padat Karya Tunai), sehingga anggarannya sekaligus menjadi stimulus ekonomi bagi warga desa.

Mengingat keterbatasan APBD di beberapa wilayah, pemerintah pusat sejak tahun 2023 mengeluarkan kebijakan Inpres Jalan Daerah (IJD). Melalui kebijakan ini, Kementerian PUPR diizinkan mengambil alih perbaikan jalan provinsi atau kabupaten yang rusak parah jika daerah tersebut tidak mampu membiayainya, namun jalan tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi (seperti akses ke pasar atau kawasan industri).

Dengan memahami klasifikasi ini, masyarakat dapat melakukan pengawasan yang tepat sasaran. Jika jalan nasional rusak, aduannya ditujukan ke Kementerian PUPR (melalui aplikasi Jalan Kita). Jika jalan desa yang bermasalah, koordinasi dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).